Sebelum diusir keluar dari ruang sidang, sidang masih berjalan dengan tertib. Namun saat Ketua majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka ini meminta sejumlah keterangan dan bukti dalam persidangan, H Amiruddin langsung melontarkan makian dalam persidangan, hingga Ketua Majelis Hakim terpaksa menskorsing jalannya sidang dan menyuruh H Amiruddin dari luar persidangan.
Saat keluar dari ruang persidangan, H Amiruddin yang juga mantan kepala desa ini tak hentinya melontarkan makian kepada para hakim yang masih berada dalam ruang persidangan.
Saat ditemui, H Amiruddin mengatakan dirinya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam ruang Persidangan. Menurutnya Ketua Majelis Hakim dianggap tidak Netral dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan terhadap dirinya namun dari jawaban yang diberikan semua dianggap salah dan bukan jawaban tersebut yang dimaksud oleh Hakim. “ saya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mengusir saya dari ruang persidangan. kami menduga bahwa hakim di PN Kolaka telah didoktrin oleh PT DJL dan besar dugaan kami bahwa Hakim disini sudah menerima sogokan dari PT DJL dalam menangani permasalahan ini” Ujar H Amir.
Sayangnya, saat akan dikonfirmasi terkait pengusiran saksi dalam sidang berlangsung, Ketua Majelis Hakim yang juga Wakil Ketua PN Kolaka, R Bernardette Samosir tak mau ditemui dengan alasan harus seijin dari Ketua PN Kolaka. Ironisnya Wakil PN Kolaka ini mengutus salah seorang pegawai PN untuk bertemu dengan para wartawan yang telah lama menunggu untuk konfirmasi. “ ibu belum bisa ditemui karena harus ada ijin dari Ketua PN Kolaka. Jika itu dilakukan kemungkin besok baru dia bersedia “ jelas staf PN Kolaka ini.
Carut marutnya masalah antara warga pemilik lahan melawan Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit milik PT DJL milik DL Sitorus hingga saat ini masih terus berlanjut. Sebelumnya titik terang tentang akan dibayarkannya lahan warga yang dikelolah PT DJL ini sudah disepakati pada tanggal 18 Juni 2010 tentang mekanisme pembayaran yang disepakati oleh warga dan PT DJL sebanyak 40 persen untuk warga dan 60 persen untuk PT DJL dengan surat kesepakatan yang diterbitkan oleh salah satu Kantor Akte Notaris di Kab. Kolaka. Namun sayangnya saat warga telah berharap hak mereka akan dibayarkan, lagi lagi perusahaan ini belum juga mau mengelontorkan dananya untuk pembayaran lahan warga. Dengan alasan ini warga pemilik lahan yang luas arealnya mencapai 2.000 ha, melalui Puding Dali sebagai ketua rumpun pemilik lahan menggugat PT DJL ke PN Kolaka. (RL)
