Pejuang Pengentasan Kumuh itu Bernama Masrik

Kiprahnya di program pemberdayaan  memang bukan seumur jagung lagi. Sejak pemerintah meluncurkan program tersebut, mulai dari Program Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), pada tahun 1994–1998, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) selaku Ketua UPK Kecamatan Mowewe tahun 1999-2004 dan pada tahun 2005 menjadi Fasilitator Kecamatan Kolaka pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK), pada tahun 2006  bergabung pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), tahun 2007-2009 PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2010-2011 (P2KP Advanced) tahun 2012–2015  kembali pada Program PNPM Mandiri Perkotan , pada tahun 2016  kemudian bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) National Slum Upgrading Project (NSUP), dari awal pengabdian dalam program pemberdayaan hingga Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah 26 tahun dirinya menjadi “pejuang” pengentasan kawasan kumuh di sejumlah program tersebut.

Kilas Balik Carut Marut Pertambangan di Pulau Lemo

Surat Bupati Kolaka kepada Depertemen Kehutanan dan sebaliknya surat dari depertemen Kehutanan kepada Bupati Kolaka berkaitan penambangan di pulau Lemo belum lama ini, yakni adanya beberapa surat yang terkesan berspekulasi. Yaitu, Surat Bupati Kolaka Nomor : 522/1417 tanggal 7 Mei 2007 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) yang bermohon menggunakan lahan kawasan hutan konservasi untuk penambangan biji nikel seluas sebarannya, termasuk pulau Lemo kepulauan Padamarang.

Hari Lingkungan Hidup, PT DRI Penghijauan Mangrove

Rusaknya lingkungan yang terjadi di Desa Tambea Kecamatan Kolaka memang tak dapat dipungkiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya aktifitas perusahaan yang bergerak disektor pertambangan nikel di daerah ini yang diduga tidak dilakukan secara prosedural. Kerusakan  ini pula memicu terjadinya kerusakan ekosistem laut di sepanjang pesisir Kecamatan Pomalaa. Terjadinya abrasi pantai, hilangnya kualitas air laut akibat lumpur merah, hilangnya biota laut lainnya hingga  berkurangnya hasil penangkapan ikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tak terlepas pula dari akibat dari kerusakan itu. Ironisnya tak sedikitpun perhatian pemerintah daerah khusunya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan yang prihatin atas masalah ini.