Kolaka. Tiga orang Perwakilan Tokoh Adat Mekongga Kab. Kolaka mendatangi Bupati Kolaka, Buhari Matta di Kantor Pemda Kolaka (4/9). Selain ke Pemda Kolaka, dengan membawa symbol Adat Kalo Sara (Belai Rotan) mereka juga mendatangi gedung DPRD Kab. Kolaka yang diterima oleh Hasanuddin Yusuf dari Komisi 1.Selain Simbol adat, mereka juga menyampaikan surat pernyataan sikap atas penolakan mereka terhadap pengelolaan Cotage Rumah Adat Mekongga Kab. Kolaka yang hingga saat ini dipihak ketigakan kepada PT Mekongga Wisata Budaya Pimpinan Sulkifli Abdullah. Menurut mereka Sulkifli Abdullah tidak layak lagi diberikan kesempatan untuk mengelolah asset daerah, lantaran yang bersangkutan adalah mantan narapidana dengan kasus korupsi pada proyek rehab Rumah Adat Mekongga Kab. Kolaka beberapa waktu yang lalu.
Menurut Peko, salah seorang tokoh adat yang temui mengatakan, kedatangan mereka menemui Bupati dan DPRD Kolaka sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Mekongga Kab. Kolaka yang menolak dengan keras pengelolaan Cotage Rumah Adat Mekongga Kab. Kolaka yang dikelolah oleh mantan narapidana. “ kedatangan kami menemui Bupati Kolaka untuk segera mencabut MoU kepada Sulkifli Abdullah dengan waktu 2x24 jam sejak diterimanya surat ini dan jika tidak, Darah pun siap jadi taruhannya. Sudah cukuplah tanah kami yang terjual ke Negeri China, jangan lagi Budaya kami tergadaikan oleh Mantan Narapidana.” Ujar Peko. Ditambahkannya, dirinya sengaja membawa Kalo Sara sebagai symbol adat tertinggi dalam adat Mekongga agar Pemda Kolaka dan DPRD memahami jika urusan ini sangat serius untuk ditindak lanjuti karena sudah menyangkut tentang adat yang ada di daerah ini.
Sementara itu, Hasanuddin Yusuf dari Komisi 1 DPRD Kolaka saat menerima Tokoh adat yang didampingi LSM Lider Sultra, mengakui pada prinsipnya menerima aspirasi dari para Tokoh Adat Mekongga yang menolak pengelolaan Cotage Rumah Adat Mekongga Kab. Kolaka yang dikelolah oleh Sulkifli Abdullah. “ mengenai permintaan para Tokoh Adat tentang Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kolaka dan Sulkifli Abdullah yang minta diputuskan, itu kita akan kaji bersama dengan melibatkan pihak Pemda Kolaka. Yang jelas apa yang disampaikan hari ini, kami akan tindak lanjuti.” Ujar Politisi dari Partai Demokrat ini.
Sebenarnya Munculnya kecaman yang dilakukan oleh Tokoh Adat di daerah ini tak terlepas dari dugaan pembiaran atas aspirasi masyarakat Kolaka selama ini. sebab aksi yang dilakukan oleh Tokoh Adat terhadap penolakan pengelolaan Cotage Rumah adat, bukan baru kali ini terjadi. Buktinya beberapa bulan yang lalu LSM Lider Sultra juga pernah melakukan aksi yang sama di gedung DPRD Kolaka. Namun hingga saat ini permintaan pemutusan MoU antara Pemda Kolaka dan PT Mekongga Wisata Buana Pimpinan Sulkifli Abdullah belum juga mendapat tanggapan dari Bupati Kolaka. Maka tidak heran jika hari ini Tokoh Adat melakukan kecaman yang sama. Dan jika hal ini tidak ditanggapi lagi, bisa jadi memunculkan Preseden buruk bagi Pemerintah Kab. Kolaka ditengah rakyatnya sendiri. Semoga tidak. (RL)
