Bahkan menurut Sofian, jumlah ini sudah menurun dari tahun 2010 yang jumlahnya hingga 300 anak. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kolaka tidak memperhatikan nasib rakyatnya yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang sangat tinggi saat ini. padahal dengan kondisi Kolaka sebagai daerah penghasil tambang terbesar di Kab. Kolaka, semestinya tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tuanya dalam memenuhi pembayaran biaya sekolah.
Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris LMRI Sulawesi Tenggara, Drs. Haning Abdullah mengatakan dengan banyaknya anak di Kab. Kolaka yang putus sekolah akibat ketidak mampuan ekonomi menjadi satu tolak ukur bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka gagal menangani permasalahan pendidikan di daerah ini. menurut Haning, sebenarnya dengan melimpahnya pendapatan daerah dari sector pertambangan di kab. Kolaka, tidak seharusnya masih terdapat anak putus sekolah karena factor ekonomi. Karena selama ini Pemerintah Kab. Kolaka dalam berbagai kesempatan selalu menggembor gemborkan jika pendapatn daerah dari sector pertambangan mampu mensejahterakan masyarakatdi daerah ini. namun kenyataanya malah sebaliknya. “ sebagai lembaga control, kami berharap Pemerintah Kab. Kolaka segera menuntaskan masalah pendidikan di daerah ini. sebab dengan adanya data ini, menjadi suatu preseden buruk terhadap kinerja pemerintah yang ada.” Ujarnya. lanjutnya “jangan hanya persoalan tambang dan politik yang setiap hari dijadikan perdebatan, padahal masih banyak rakyat kecil yang menjerit akibat ketidak mampuannya membiayai anak anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Mau di kemanakan generasi ini kedepan?” pungkas Haning.
Diakunya, saat ini Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakatdi bidang pendidikan dalam bentuk dana BOS namun bantuan tersebut masih dianggap kecil dan belum dapat menyelesaikan masalah yang ada. “ kami menganggap ini adalah suatu permasalahan yang sangat serius yang dialami oleh Pemerintah Kab. Kolaka. Untuk itu Pemerintah harus secepatnya mengambil langkah kongkrit dalam menyelesaikan masalah ini. sebab jika tidak bisa jadi pernyataan pemerintah tentang pendidikan gratis di Kab. Kolaka hanyalah janji manis belaka yang tidak ada pembuktiannya.
Sekretaris Disdimudora Kab. Kolaka, Sofian Rindi yang dihubungi terkait masalah ini belum bisa memberikan keterangannya. (Rl)
