BPPW Sultra Gelar Workshop PKM dan Pemda Pasca Program Kotaku

KOLAKA, SK – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara (BPPW Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah, di Hotel Sutan Raja Kolaka, Senin (29/5/2023). Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) BPPW Sultra, Ir. Heber Pandin, ST, selain itu, juga dihadiri oleh Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda Kolaka, Mustajab, SE., M.Si, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kolaka, Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (PKP) Kabupaten Kolaka, Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se Kabupaten Kolaka, Forum Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), Insan Pers, Tokoh Pemberdayaan, Kelompok Peduli dan Tim Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Kolaka.

Dalam sambutannya, Ka Satker Pelaksanaan BPPW Sultra, Ir. Heber Pandin, ST mengatakan bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu komponen penting sebagai upaya peningkatan kapasitas yang diberikan program, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan program serta menyiapkan keberlanjutan penyelengaraan penataan permukiman yang berkelanjutan. 

Hal tersebut kata Heber, sesuai dengan surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman No PA.01.04-CK/304 tanggal 29 Desember 2022 mengenai keberlanjutan Tim Pendamping Program KOTAKU diperpanjang hingga 30 Juni 2023 untuk pelaksanaan exit strategy dan pengakhiran loan National Slump Upgrading Project (NSUP), serta penyiapan keberlanjutan Program KOTAKU. Dengan demikian penyiapan keberlanjutan penyelenggaraan penataan permukiman perlu diadakan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan workshop pengelolaan pasca program. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat menyiapkan dan memperkuat terkait kelembagaan BKM/LKM, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur yang telah terbangun, pengelolaan aset kegiatan skala kawasan, penguatan Pokja PKP dan lainnya,” kata Heber.

Dirinya menambahkan berdasarkan hal tersebut, maka dalam melaksanakan kegiatan PKM ini, disusun selain kerangka acuan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah NSUP Program KOTAKU Tahun 2023 juga panduan pengelolaan pemanfaatan dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah NSUP Program KOTAKU Tahun 2023 sebagai rujukan dalam pemanfaatan dana tersebut.

“Kita berharap dari kegiatan ini nantinya akan tersusun kerangka acuan kegiatan serta panduan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap BKM dan kelompok masyarakat peduli dalam mengelola aset yang telah dibangun melalui program Kotaku (NSUP),” jelas Heber 

 Sementara itu Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda Kolaka Mustajab, SE,M.Si mengatakan bahwa Bupati Kolaka berharap agar Program Kotaku terus berjalan di Kabupaten Kolaka, sebab dengan program ini, kawasan kumuh perkotaan yang dulunya terbilang luas di Kabupaten Kolaka, kini dapat tertangani oleh Program Kotaku, baik melalui Skala Kawasan maupun pada Skala Lingkungan yang pengelolaanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

“Sebenarnya Pemda Kolaka masih berharap agar program ini terus berjalan. Untuk itu melihat besarnya dana pemerintah yang telah dikucurkan melalui program ini, maka kami berharap pemeliharaan atau pengelolaan aset harus dilakukan secara kolaborasi antara SKPD terkait bersama masyarakat dalam hal ini BKM, sehingga aset yang telah dibangun tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama,” kata Asisten II Pemda Kolaka. 

Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah, rencananya akan berlangsung selama 4 hari dengan materi Sosialisasi POS OP dan Pembinaan BKM, Diskusi Desk masukan POS OP dan Pembinaan BKM kunjungan lapangan ke lokasi Skala Lingkungan dan Skala Kawasan, pemaparan tentang Livelihood, Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), Perilaku hidup bersih dan sehat, Kebijakan Pemda terhadap keberlanjutan O&P serta lembaga BKM pasca pendampingan Kotaku, Paparan RKTL serta Catatan hasil Workshop (rul)