google.com, pub-3025914915219646, DIRECT, f08c47fec0942fa0 suarakolaka

Total Pengunjung

Kamis, Juli 20, 2023

Laporan Gempih Sultra Jakarta Dinilai Tidak Sesuai Fakta

KOLAKA, SK - Laporan Gempih Sultra Jakarta terhadap PT Ceria Nugraha Indotama terkait pencemaran lingkungan dan izin Terminal Khusus (Tersus), dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.

"Sebelum melakukan aksi, baiknya Gempih Sultra Jakarta melakukan investigasi atau konfirmasi, apakah memang PT Ceria Nugraha Indotama yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak memiliki izin Tersus, karena itu merupakan fitnah dan tidak sesuai di lapangan," kata manager legal PT CNI Moch Kenny Rochlim, Kamis (20/07/2023).

Terkait tuduhan dampak pencemaran, menurut Kenny Rochlim, PT Ceria dalam beraktivitas telah sesuai kaidah lingkungan dan perturan perundang-undangan yang berlaku. 

"PT Ceria Sebagai Obvitnas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam program pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian RKEF

Senin, Juli 17, 2023

Pertanian Ramah Lingkungan, Langkah PT Vale Indonesia Wujudkan Kemandiran Masyarakat di Area Pemberdayaan

Jakarta, KN - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) kembali mencatatkan pencapaian dalam mempersiapkan masyarakat menuju kemandirian pasca tambang melalui program Pertanian, Perkebunan, Peternakan Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (P3SRLB) di area pemberdayaannya.
Area pemberdayaan PT Vale meliputi empat kecamatan yakni Kecamatan Malili, Nuha, Wasuponda dan Towuti. 

Program pertanian organik merupakan inisiatif dari PT Vale untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Sektor pertanian juga dipilih berdasarkan kondisi daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan nafkah dari bidang ini. 

Pertanian organik terbukti mampu meningkatkan hasil panen dan di sisi lain menghemat ongkos selama tanam hingga panen. 

Dr. Hans Kwee: Pemerintah Diminta Memastikan Investasi Asing Ekstraktif Memiliki Nilai Tambah

Suara Kolaka - Salah satu pilar penunjang program hilirisasi sumber daya alam Indonesia adalah penanaman modal asing di berbagai sektor pertambangan tanah air. Namun, investasi ini harus disertai dengan nilai tambah yang memiliki manfaat jangka panjang untuk Indonesia.

Praktisi Pasar Modal dan Co-founder PasaRDana, Hans Kwee, mengatakan program hilirisasi pertambangan yang sedang dijalankan Pemerintah membutuhkan dukungan dari perusahaan yang kuat dan sehat. Aspek kuat tersebut dapat ditinjau dari sisi modal dan teknologi, serta penerapan Environment, Social, and Governance (ESG).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan lonjakan investasi pertambangan nikel yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nikel dunia sebagai salah satu bahan baku utama pendukung ekosistem kendaraan listrik. 

PT Vale Dorong Multi Pihak Terlibat Cegah Aktivitas Perusakan Lingkungan di Towuti

LUWU TIMUR, SK - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersinergi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Andi Djemma (Unanda), Palopo dan Pemerintah Desa  Pesisir Loeha Raya melaksanakan Konservasi Lingkungan Pengembangan Destinasi Wisata dan Penyadaran Hukum Perlindungan Kawasan Hutan di Pulau Wasubonti, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Kamis (6/07/2023).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan peran pemangku kepentingan mengedukasi masyarakat, agar tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung 

Selain edukasi, PT Vale mendonasikan 150 bibit pohon untuk ditanam bersama sebelum lanjut berdiskusi membahas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya konservasi dan perlindungan kawasan hutan.

Rabu, Juli 12, 2023

Mudahkan Pelayanan, Ruang Kantor Desa Malaha Direhab.

Kolaka, SK- Untuk mempermudah pelayanan administrasi kepada masyarakat, Pemerintah Desa Malaha Kacamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, melakukan rehabilitasi (rehab) terhadap ruang kantor di desa itu. Hal tersebut dilakukan lantaran ruang kantor desa yang selama ini digunakan terasa kurang optimal dan tidak memadai lagi dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Malaha, Tajuddin,S.Ag saat ditemui di ruang kerjanya kemarin. Menurut Tajuddin, kegiatan rehab ruang kantor tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2023 sebesar 70 juta rupiah.