HMI Kolaka : Pansus DJL Mubasir, Sebaiknya Dibubarkan

Kolaka, SK

Untuk kesekian kalinya upaya menyelesaikan konflik di lahan perkebunan milik PT Damai Jaya Lestari (DJL) dilakukan, namun lagi-lagi tak satupun yang telah membuahkan hasil yang maksimal. Lihat saja, sejak pemerintahan Kabupaten Kolaka dijabat oleh Bupati Buhari Matta hingga sekarang oleh Ahmad Safei, tak satupun panitia khusus atau Tim Penyelesaian masalah DJL  menyelesaikan tugasnya. Bahkan yang terakhir, beberapa bulan lalu  anggota DPRD Kolaka kembali membentuk Pansus yang diketuai oleh Rusman, namun lagi-lagi belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Padahal dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah telah memberikan fasilitas dalam menunjang operasional bagi mereka namun hasilnya nihil.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Kolaka, Asrul Syarifuddin menilai bahwa pembentukan Pansus DJL oleh DPRD Kolaka sangatlah mubasir, sebab sudah diyakini Pansus ini tak bisa menghasilkan keputusan yang berpihak pada masyarakat. Jadi kata dia, sebaiknya Pansus itu dibubarkan saja.

"Lihat saja tim penyelesaian atau Pansus yang pernah dibentuk oleh DPRD Kolaka, tak satupun yang pernah menghasilkan keputusan yang menyelesaikan masalah yang ada. Jadi percuma saja dibentuk hanya buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Lebih baik dibubarkan saja,"kata Asrul.

Dirinya malah menilai jika penyelesaian kasus diperkebunan PT DJL diserahkan ke Pemda Kolaka

"Yang kita tunggu saat ini adalah keseriusan Bupati Kolaka untuk menyelesaikan masalah di lahan perkebunan milik DJL. Kalau DJL tak bisa diatur lebih baik cabut saja izinnya. Sebab kalau Bupati tak bisa bersikap tegas justru akan memunculkan dugaan adanya konspirasi antara Bupati Kolaka dengan PT DJL,"kata dia. (m3)