Asisten 1: Sistim Penambangan di Kolaka Amburadul.

Kolaka. Asisten 1 Pemda Kolaka, Syarifuddin Lappase mengatakan system pertambangan yang terjadi di Kolaka saat ini sudah ‘amburadul’ dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Pernyataan mantan Kadis Pertambangan Kolaka ini dilontarkan saat wartawan bertandang diruang kerjanya (19/9).

Tambahan Penghasilan Belum Dibayarkan, Guru Kolaka Ancam Mogok Mengajar.

Kolaka,  Sejatinya,  Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), saat ini sudah dibayarkan.  namun di Kolaka hingga saat ini, sudah 6 bulan (1 Semester)guru PNS Daerah ( guru non sertifikasi), belum juga merasakan dana tambahan tersebut. Padahal sesuai  Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK/ 07/2010 tentang  Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010, dana ini sudah diterima oleh guru PNS Daerah sejak bulan Juli yang lalu, yang besarnya Rp. 250.000 per guru per bulan.

Massa Koperasi Bentrok di Depan DPRD Kolaka.

Kolaka. Ratusan massa Koperasi Serba Usaha Sukses Bersama (KSU SB)  bentrok di depan kantor DPRD Kab. Kolaka. Massa yang berasal dari dua kubu yang berbeda itu, terlibat bentrok saat keduanya mendatangi gedung DPRD Kolaka (16/9) ,  salah satu massa dari kubu pengurus KSU SB Pimpinan Azhari mengejar dan melempari massa kubu ‘lawannya’. Mereka saling mengkalim sebagai pengurus sah KSU SB  Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

DPRD Diminta Tutup Perusahaan Asing di Kolaka.

Kolaka. Sejumlah massa berasal dari LSM Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Mendatangi gedung DPRD Kab. Kolaka. Dalam aksinya, mereka mendesak DPRD Kolaka agar memanggil manajemen  Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka terkait pemberian  Joint Operational (JO) kepada PT Tian Jing.

Massa Koperasi “Serbu” DPRD Kolaka.

Kolaka. Puluhan Massa Koperasi Serba Usaha Sukses Bersama (KSU SB) pimpinan Yacob Bulo mendatangi Kantor DPRD Kab. Kolaka (14/9). Kedatangan massa kali ini bertujuan menyampaikan aspirasi anggota mereka ke DPRD Kolaka terkait dugaan rekayasa surat keputusan pengangkatan Pengurus Baru hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KSU SB yang dituangkan dalam surat keterangan nomor 510/530/344 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kab. Kolaka tanggal 7 September 2011.